MAKALAH EKONOMI MONETER ( POLITIK KEBIJAKAN MONETER )

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang

Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Oleh sebab itu kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga secara umum, penurunan pengangguran, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Tingginya tingkat krisis yang dialami negri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya.

Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah Tujuan pembangunan bukan lagi semata-mata pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi lebih kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penerapan kebijakan moneter dengan menggunakan target inflasi (inflation targeting) ini diharapkan dapat menciptakan fundamental ekonomi makro yang kuat. Makalah ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan targetkebijakan ekonomi moneter. Agar dapat mengetahui dengan jelas kondisi ekonomi nasional Indonesia hingga tahun 2000 ini, maka dalam pembahasan juga dipaparkan tentang perkembangan ekonomi makro Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

POLOTIK KEBIJAKAN MONETER

1.      Pengertian politik Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter atau politik moneter adalah kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Jadi Yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. Kondisi lebih baik disini maksudnya adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkendali). Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.

a.      Kebijakan moneter ekspansif (monetary expansiive) adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah jumlah uang beredar

b.       Kebijakan moneter kontraktif ( monetary contractive ) adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menguragi uang beredar atau dikenal dengan kebijakan uang ketat.

2.      Instrumen Kebijakan Moneter

Ada tiga instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar yaitu operasi pasar terbuka (Open Market Operation), fasilitas diskonto (discount rate), dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio). Di lur tiga instrumen tersebut (yang merupakan kebijakan moneter bersifat kuantitatif), pemerintah dapat melakukan imbauan moral ( moral persuasion ).

a.       Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka (Open Market Operation) adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah (goverment securities).

Untuk mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah bisa menjual surat-surat berharga . dengan demikian uang yang ada dalam masyarakat mengalir ke otoritas moneter, sehingga jumlah uang beredar berkurang, jika ingin menambah jumlah uang beredarm maka pemerintah membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Di Indonesia, operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU)

b.      Fasilitas Diskonto (Discount Rate)

Tingkat bunga diskonto disini maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam k bank sentral. Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kondisi ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar

Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemeintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya bila ingin menahan laju pertambahan uang beredar, pemerintah menaikkan bunga pinjaman. Hal ini akan mengurangi keinginan bank-bank meminjam uang dari bank sentral, sehingga pertambahan jumlah uang beredar dapat di tekan.

c.       Rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio)

Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar. Jika rasio cadangan wajib di perbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil di banding sebelumnya. Misalnya, jika rasio cadangan wajib mulanya hanya 10% maka setiap unit deposito yang diterima, perbankan dapat mengalirkan pinjaman sebesar 90% dari deposito yang diterima perbankan. dengan demikian angka multipler uang dari sistem perbankan adalah 10.

Bila rasio cadangan wajib diperbesar menjadi 20%, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, sistem perbankan hanya dapat menyalurkan kredit sebesar 80%. Angka multiplikasi uang dari sistem perbankan menurun menjadi 5, dengan demikian jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya yang terjadi bila pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib, sebab penurunan rasio tersebut akan memperbesar angka multiplikasi uang, yang brarti akan meningkatkan jumlah uang beredar.

d.      Imbauan Moral ( Moral Persuasion)

Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia dapat memberikan saran agar perbankan berhati-hati dengan kreditnya atau membatasi keinginannya meminjam uang dari bank sentral ( berhati-hati menggunakan fasilitas diskonto)

3.      Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter antara lain sebagai berikut.

a.       Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang.

b.      Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri

c.       Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral.

d.      Mencegah terjadinya inflasi (kenaikan harga barang secara umum).

                                                                                                

4.      Jenis-Jenis Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter dibedakan menjadi kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

a.       Kebijakan Moneter Kuantitatif

Kebijakan moneter dalam rangka untuk memengaruhi jumlah uang beredar yang bersifat kuantitatif antara lain sebagai berikut.

1)      Discount policy (politik diskonto)

Politik diskonto artinya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari. Bank sentral dalam menjalankan tugasnya mengawasi kegiatan bank umum, dapat mengubah tingkat bunga yang berlaku. Jika dalam kondisi kegiatan ekonomi masih berada di bawah tingkat kegiatan yang diharapkan, bank sentral dapat menurunkan tingkat diskonto/suku bunga, sehingga masyarakat melakukan pinjaman dan banyak investasi yang ada di masyarakat.

Begitu juga sebaliknya, apabila bank sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi, maka tingkat suku bunga perlu dinaikkan, sehingga masyarakat/pengusaha banyak melakukan tabungan dan uang yang beredar dapat dikurangi.

2)      Open market policy (politik pasar terbuka atau operasi pasar terbuka)

Politik pasar terbuka artinya kebijakan untuk memperjualbelikan surat-surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang.

Pada waktu perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu diadakan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga. Pada waktu inflasi, untuk mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan, uang yang beredar harus dikurangi dengan cara menjual surat-surat berharga.

Agar operasi pasar terbuka dapat berjalan dengan baik dan berhasil sesuai yang diharapkan, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka harus diciptakan keadaan perekonomian di mana:

a.       bank umum tidak memiliki kelebihan cadangan minimum.

b.      dalam perekonomian telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang diperjualbelikan

3)      Cash Receive Ratio (politik cadangan kas atau giro wajib minimum)

Politik cadangan kas artinya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas yang harus ada di bank-bank umum.

 Apabila kondisi perekonomian terjadi kenaikan harga (inflasi), maka bank sentral dapat menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar dapat dikurangi. Sebaliknya jika kondisi perekonomian sedang lesu, maka pemerintah dapat menurunkan cadangan kas minimumnya, sehingga uang yang beredar bertambah karena banyaknya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat.

Akibat dari naiknya cadangan kas, maka kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman berkurang atau bank umum tidak mampu memberikan pinjaman dan sekaligus dana yang menganggur di bank semakin bertambah

b. Kebijakan Moneter Kualitatif

Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif meliputi politik pagu kredit dan politik pembujukan moral.

1)      Plafon credit policy (politik pagu kredit)

Politik pagu kredit artinya kebijakan untuk memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Untuk mengatur kegiatan ekonomi agar lebih tumbuh dengan baik, maka pemerintah (Bank Indonesia) dapat melakukan pengawasan pinjaman secara selektif dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank umum memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi sesuai dengan yang diinginkan pemerintah.

Misalnya untuk mendorong sektor industri, maka bank sentral dapat membuat peraturan yang mengharuskan bank umum meminjamkan sebagian dananya kepada usaha-usaha sektor industri dengan syarat-syarat yang ringan.

2)      Moral persuation policy (politik pembujukan moral)

Politik pembujuan moral artinya Bank Indonesia menghimbau kepada bank-bank umum untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro agar arus uang dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan ini dijalankan pemerintah dengan menetapkan hal-hal yang harus dilakukan oleh bank umum dalam bentuk tertulis, melalui pertemuan dengan pimpinan bank-bank tersebut. Dalam pertemuan itu bank sentral menjelaskan kebijakankebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan yang diinginkan dari bank-bank umum untuk mensukseskan kebijakan tersebut.

Dengan melalui pembujukan moral, bank sentral dapat meminta kepada bank umum untuk mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman atau membuat perubahan-perubahan pada tingkat bunga yang mereka tetapkan.

5.      Penentu Keefektifan Kebijakan Moneter

Efektivitas kebijakan moneter diukur dengan besarnya kenaikan pendapatan masyarakat. Makin besar kenaikan pendapatan masyarakat berarti kebijakan moneter makin efektif, dan sebaliknya makin kecil pendapatan masyarakat berarti makin tidak efektif kebijakan moneter.

Efektivitas kebijakan moneter pada dasarnya ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut.

a.       Elastisitas pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga, artinya pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap tingkat investasi. Makin elastis pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga, maka kebijakan moneter makin efektif, sebab turunnya tingkat bunga akan menambah investasi yang cukup besar. Sehingga hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi dapat dikatakan berbanding terbalik, maksudnya makin rendah tingkat bunga, akan semakin besar tingkat investasinya dan makin tinggi tingkat bunga, akan semakin kecil tingkat investasinya.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi akan tampak seperti Gambar berikut ini.

Pada saat tingkat bunga setinggi 0-i1, tingkat investasi sebesar 0-I1
dan pada saat tingkat bunga turun menjadi 0-i2, maka tingkat
investasi naik menjadi 0-I2, Berarti hubungannya
berbanding terbalik

Pada saat tingkat bunga setinggi 0-i1, tingkat investasi sebesar 0-I1 dan pada saat tingkat bunga turun menjadi 0-i2, maka tingkat investasi naik menjadi 0-I2, Berarti hubungannya berbanding terbalik

b.      Elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga, artinya pengaruh perubahan tingkat bunga terhadap permintaan uang. Makin elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, kebijakan moneter makin tidak efektif, dan sebaliknya makin tidak elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, kebijakan moneter makin efektif.

6.      Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Makro

Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan makro ekonomi, sehingga kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung sasaran ekonomi makro. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai otoritas moneter yang mengatur peredaran uang di masyarakat dan mengatur alokasi uang yang beredar serta memengaruhi tingkat bunga dalam rangka mencapai sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan, kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran yang semakin mantap. Sasaran tersebut sedapat mungkin diusahakan tercapai secara maksimal dan serentak.

Ada beberapa pilihan atau alternatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memantapkan kebijakan moneter dalam rangka mencapai sasaran tersebut, di antaranya sebagai berikut:

·         Memilih tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengabaikan tingkat inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran.

·         Memilih tingkat inflasi yang rendah dan keseimbangan neraca pembayaran dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.

·         Menetapkan sasaran yang akan dicapai secara serentak, tetapi tidak satupun sasaran dapat dicapai secara maksimal

Untuk lebih memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, berikut diberikan data yang berhubungan dengan hal tersebut.

                                    

Grafik pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia tahun 2000–2007 Sumber: Litbang Kompas.

Kebijakan moneter pada dasarnya dapat pula dibedakan menjadi kebijakan moneter longgar (easy monetery policy) dan kebijakan moneter ketat (tight monetery policy).
 

a.       Kebijakan moneter longgar pada umumnya ditempuh untuk mengatasi kelesuan ekonomi dalam negeri dengan penambahan jumlah uang yang beredar, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, namun akan terjadi inflasi dan dapat menekan keseimbangan neraca pembayaran.

b.      Kebijakan moneter ketat dilakukan untuk menjaga kestabilan harga dan dapat membantu keseimbangan neraca pembayaran dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar, akan tetapi dapat memperkecil pertumbuhan ekonomi suatu negara.

7.      Pengaruh Kebijakan Moneter dalam Perekonomian

Kebijakan moneter di suatu negara sangat terbatas operasinya, terlebih di negara-negara yang sedang berkembang. Beberapa alasan dikemukakan untuk menjelaskan keterbatasan operasi kebijakan moneter, antara lain sebagai berikut.

a.       Sempitnya ruang lingkup pasar uang.

b.      Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan nonbank di negara sedang berkembang.

c.       Banyaknya bank-bank umum yang mempunyai kelebihan dana.

d.      Banyaknya bank-bank asing yang mendapatkan kemudahan serta prioritas untuk terhindar dari kebijakan moneter.

                                                                                                      

BAB III

KESIMPULAN

Kebijakan moneter atau politik moneter adalah kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral (Bank Indonesia) untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah tingkat bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Instrumen kebijakan moneter diantaranya Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation), Fasilitas Diskonto (Discount Rate), Rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio), Imbauan Moral ( Moral Persuasion). Dimana Tujuan pemerintah melakukan kebijakan moneter antara lain sebagai berikut. a) Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang. b) Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri. c) Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral. d) Mencegah terjadinya inflasi (kenaikan harga barang secara umum).

Jenis-jenis kebijakan moneter Kebijakan Moneter Kuantitatif(-  Discount policy (politik diskonto)- Open market policy (politik pasar terbuka atau operasi pasar terbuka)-  Cash Receive Ratio (politik cadangan kas atau giro wajib minimum) dan Kebijakan Moneter Kualitatif(- Plafon credit policy (politik pagu kredit) danMoral persuation policy (politik pembujukan moral)

Penentu keefektifan kebijakan moneter yaitu Efektivitas kebijakan moneter diukur dengan besarnya kenaikan pendapatan masyarakat. Makin besar kenaikan pendapatan masyarakat berarti kebijakan moneter makin efektif, dan sebaliknya makin kecil pendapatan masyarakat berarti makin tidak efektif kebijakan moneter. Dan penentu keefektifan kebijakan moneter adalah Elastisitas pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga dan Elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga

DAFTAR PUSTAKA

Rahardja, prathama, & Mandala Manurung. 2005. Teori Ekonomi Makro: Suatu pengantar edisi ketiga. Jakarta: fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Nanga, Muanga. “Makroekonomi (Teori, Masalah, dan Kebijakan), Edisi Perdana. Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada

http://www.stie-stikubank.ac.id/webjurnal