BAB I
PENDAHULUAN
A . Latar Belakang
Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral
dari kebijakan ekonomi makro. Oleh sebab itu kebijakan moneter ditujukan untuk
mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, stabilitas harga secara umum, penurunan pengangguran, pemerataan
pembangunan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Sebagaimana diketahui bahwa
negara Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa
tahun yang lalu. Tingginya tingkat krisis yang dialami negri kita ini
diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas
inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal
yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi
seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah
untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya.
Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi
yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya,
orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya
peran pemerintah Tujuan pembangunan bukan lagi semata-mata pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, tetapi lebih kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Penerapan kebijakan moneter dengan menggunakan target
inflasi (inflation targeting) ini diharapkan dapat menciptakan fundamental
ekonomi makro yang kuat. Makalah ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan
dengan targetkebijakan ekonomi moneter. Agar dapat mengetahui dengan jelas
kondisi ekonomi nasional Indonesia hingga tahun 2000 ini, maka dalam pembahasan
juga dipaparkan tentang perkembangan ekonomi makro Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
POLOTIK KEBIJAKAN MONETER
1.
Pengertian politik Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter atau politik moneter adalah
kebijakan yang meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank
sentral (Bank Indonesia) untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam
perekonomian atau mengubah tingkat bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi
pengeluaran agregat.
Jadi Yang dimaksud dengan kebijakan moneter adalah upaya
mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan
(yang lebih baik) dengan mengatur jumlah uang beredar. Kondisi lebih baik
disini maksudnya adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau
terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkendali). Melalui kebijakan
moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang
beredar dalam mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus
mengendalikan inflasi.
a.
Kebijakan moneter ekspansif (monetary expansiive) adalah
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menambah jumlah uang beredar
b.
Kebijakan moneter kontraktif
( monetary contractive ) adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah
untuk menguragi uang beredar atau dikenal dengan kebijakan uang ketat.
2.
Instrumen Kebijakan Moneter
Ada tiga instrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang
beredar yaitu operasi pasar terbuka (Open Market Operation), fasilitas
diskonto (discount rate), dan rasio cadangan wajib (reserve
requirement ratio). Di lur tiga instrumen tersebut (yang merupakan
kebijakan moneter bersifat kuantitatif), pemerintah dapat melakukan imbauan
moral ( moral persuasion ).
a.
Operasi
Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Yang dimaksud
dengan operasi pasar terbuka (Open Market Operation) adalah pemerintah
mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat
berharga milik pemerintah (goverment securities).
Untuk
mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah bisa menjual surat-surat
berharga . dengan demikian uang yang ada dalam masyarakat mengalir ke otoritas
moneter, sehingga jumlah uang beredar berkurang, jika ingin menambah jumlah
uang beredarm maka pemerintah membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Di
Indonesia, operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU)
b.
Fasilitas
Diskonto (Discount Rate)
Tingkat bunga
diskonto disini maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas
bank-bank umum yang meminjam k bank sentral. Dalam kondisi tertentu, bank-bank
mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral.
Kondisi ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah
uang beredar
Bila pemerintah
ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemeintah menurunkan tingkat bunga
pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah,
maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih
besar, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya bila ingin menahan
laju pertambahan uang beredar, pemerintah menaikkan bunga pinjaman. Hal ini
akan mengurangi keinginan bank-bank meminjam uang dari bank sentral, sehingga
pertambahan jumlah uang beredar dapat di tekan.
c.
Rasio
cadangan wajib (reserve requirement ratio)
Penetapan rasio
cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar. Jika rasio cadangan
wajib di perbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil di
banding sebelumnya. Misalnya, jika rasio cadangan wajib mulanya hanya 10% maka
setiap unit deposito yang diterima, perbankan dapat mengalirkan pinjaman
sebesar 90% dari deposito yang diterima perbankan. dengan demikian angka
multipler uang dari sistem perbankan adalah 10.
Bila rasio
cadangan wajib diperbesar menjadi 20%, maka untuk setiap unit deposito yang
diterima, sistem perbankan hanya dapat menyalurkan kredit sebesar 80%. Angka
multiplikasi uang dari sistem perbankan menurun menjadi 5, dengan demikian
jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya yang terjadi bila
pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib, sebab penurunan rasio tersebut akan
memperbesar angka multiplikasi uang, yang brarti akan meningkatkan jumlah uang
beredar.
d.
Imbauan
Moral ( Moral Persuasion)
Dengan imbauan
moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang
beredar. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia dapat memberikan saran agar
perbankan berhati-hati dengan kreditnya atau membatasi keinginannya meminjam
uang dari bank sentral ( berhati-hati menggunakan fasilitas diskonto)
3.
Tujuan Kebijakan Moneter
Tujuan
pemerintah melakukan kebijakan moneter antara lain sebagai berikut.
a. Menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang.
b. Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah,
baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri
c. Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas
pembayaran uang giral.
d. Mencegah terjadinya inflasi (kenaikan harga barang
secara umum).
4.
Jenis-Jenis Kebijakan Moneter
Kebijakan
moneter dibedakan menjadi kebijakan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.
a.
Kebijakan Moneter Kuantitatif
Kebijakan moneter dalam rangka untuk memengaruhi
jumlah uang beredar yang bersifat kuantitatif antara lain sebagai berikut.
1) Discount policy (politik diskonto)
Politik diskonto artinya kebijakan untuk menaikkan atau menurunkan suku bunga bank dalam rangka memperlancar likuiditas sehari-hari. Bank sentral dalam menjalankan tugasnya mengawasi kegiatan bank umum, dapat mengubah tingkat bunga yang berlaku. Jika dalam kondisi kegiatan ekonomi masih berada di bawah tingkat kegiatan yang diharapkan, bank sentral dapat menurunkan tingkat diskonto/suku bunga, sehingga masyarakat melakukan pinjaman dan banyak investasi yang ada di masyarakat.
Begitu juga sebaliknya, apabila bank sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi, maka tingkat suku bunga perlu dinaikkan, sehingga masyarakat/pengusaha banyak melakukan tabungan dan uang yang beredar dapat dikurangi.
2) Open market policy (politik pasar terbuka atau operasi pasar terbuka)
Politik pasar terbuka artinya kebijakan untuk
memperjualbelikan surat-surat berharga oleh Bank Indonesia di pasar uang.
Pada waktu perekonomian mengalami resesi, maka uang
yang beredar perlu diadakan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi yaitu
dengan cara membeli surat-surat berharga. Pada waktu inflasi, untuk mengurangi
kegiatan ekonomi yang berlebihan, uang yang beredar harus dikurangi dengan cara
menjual surat-surat berharga.
Agar operasi pasar terbuka dapat berjalan dengan baik
dan berhasil sesuai yang diharapkan, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
maka harus diciptakan keadaan perekonomian di mana:
a. bank umum tidak memiliki kelebihan cadangan minimum.
b. dalam perekonomian telah tersedia cukup banyak
surat-surat berharga yang diperjualbelikan
3) Cash Receive Ratio (politik cadangan kas atau giro wajib minimum)
Politik cadangan kas artinya kebijakan untuk menaikkan
atau menurunkan cadangan kas yang harus ada di bank-bank umum.
Apabila kondisi
perekonomian terjadi kenaikan harga (inflasi), maka bank sentral dapat
menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar dapat dikurangi.
Sebaliknya jika kondisi perekonomian sedang lesu, maka pemerintah dapat
menurunkan cadangan kas minimumnya, sehingga uang yang beredar bertambah karena
banyaknya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat.
Akibat dari naiknya cadangan kas, maka kemampuan bank
umum untuk memberikan pinjaman berkurang atau bank umum tidak mampu memberikan pinjaman
dan sekaligus dana yang menganggur di bank semakin bertambah
b. Kebijakan Moneter Kualitatif
Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif meliputi
politik pagu kredit dan politik pembujukan moral.
1) Plafon credit policy (politik pagu kredit)
Politik pagu kredit artinya
kebijakan untuk memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada
masyarakat. Untuk mengatur kegiatan ekonomi agar lebih tumbuh dengan baik, maka
pemerintah (Bank Indonesia) dapat melakukan pengawasan pinjaman secara selektif
dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank umum memberikan pinjaman-pinjaman dan
melakukan investasi-investasi sesuai dengan yang diinginkan pemerintah.
Misalnya untuk mendorong
sektor industri, maka bank sentral dapat membuat peraturan yang mengharuskan
bank umum meminjamkan sebagian dananya kepada usaha-usaha sektor industri
dengan syarat-syarat yang ringan.
2) Moral persuation policy (politik pembujukan moral)
Politik pembujuan moral artinya Bank Indonesia
menghimbau kepada bank-bank umum untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara
makro agar arus uang dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan ini dijalankan
pemerintah dengan menetapkan hal-hal yang harus dilakukan oleh bank umum dalam
bentuk tertulis, melalui pertemuan dengan pimpinan bank-bank tersebut. Dalam
pertemuan itu bank sentral menjelaskan kebijakankebijakan yang sedang
dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan yang diinginkan dari bank-bank umum
untuk mensukseskan kebijakan tersebut.
Dengan melalui pembujukan moral, bank sentral dapat meminta
kepada bank umum untuk mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman
atau membuat perubahan-perubahan pada tingkat bunga yang mereka tetapkan.
5. Penentu Keefektifan Kebijakan Moneter
Efektivitas kebijakan moneter diukur dengan besarnya
kenaikan pendapatan masyarakat. Makin besar kenaikan pendapatan masyarakat
berarti kebijakan moneter makin efektif, dan sebaliknya makin kecil pendapatan
masyarakat berarti makin tidak efektif kebijakan moneter.
Efektivitas kebijakan moneter pada dasarnya ditentukan
oleh dua hal, sebagai berikut.
a.
Elastisitas pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga, artinya pengaruh
perubahan tingkat bunga terhadap tingkat investasi. Makin elastis pengeluaran
investasi terhadap tingkat bunga, maka kebijakan moneter makin efektif, sebab
turunnya tingkat bunga akan menambah investasi yang cukup besar. Sehingga
hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi dapat dikatakan
berbanding terbalik, maksudnya makin rendah tingkat bunga, akan semakin besar
tingkat investasinya dan makin tinggi tingkat bunga, akan semakin kecil tingkat
investasinya.
Jika digambarkan dalam
bentuk grafik, hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi akan
tampak seperti Gambar berikut ini.
Pada saat tingkat bunga setinggi 0-i1, tingkat investasi
sebesar 0-I1
dan pada saat tingkat bunga turun menjadi 0-i2, maka tingkat
investasi naik menjadi 0-I2, Berarti hubungannya
berbanding terbalik
dan pada saat tingkat bunga turun menjadi 0-i2, maka tingkat
investasi naik menjadi 0-I2, Berarti hubungannya
berbanding terbalik
Pada saat tingkat bunga
setinggi 0-i1, tingkat investasi sebesar 0-I1
dan pada saat tingkat bunga turun menjadi 0-i2, maka tingkat investasi naik menjadi 0-I2, Berarti hubungannya berbanding terbalik |
b.
Elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga, artinya pengaruh
perubahan tingkat bunga terhadap permintaan uang. Makin elastis permintaan uang
terhadap tingkat bunga, kebijakan moneter makin tidak efektif, dan sebaliknya
makin tidak elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, kebijakan moneter
makin efektif.
6. Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Makro
Kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral
dari kebijakan makro ekonomi, sehingga kebijakan tersebut ditujukan untuk
mendukung sasaran ekonomi makro. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai
otoritas moneter yang mengatur peredaran uang di masyarakat dan mengatur
alokasi uang yang beredar serta memengaruhi tingkat bunga dalam rangka mencapai
sasaran ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan
pembangunan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan distribusi pendapatan,
kestabilan harga, dan keseimbangan neraca pembayaran yang semakin mantap.
Sasaran tersebut sedapat mungkin diusahakan tercapai secara maksimal dan
serentak.
Ada beberapa pilihan atau alternatif yang dilakukan
oleh Bank Indonesia dalam memantapkan kebijakan moneter dalam rangka mencapai
sasaran tersebut, di antaranya sebagai berikut:
·
Memilih tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengabaikan tingkat
inflasi dan keseimbangan neraca pembayaran.
·
Memilih tingkat inflasi yang rendah dan keseimbangan neraca pembayaran
dengan mengabaikan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja.
·
Menetapkan sasaran yang akan dicapai secara serentak, tetapi tidak satupun
sasaran dapat dicapai secara maksimal
Untuk lebih memberikan gambaran
tentang pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, berikut diberikan data yang
berhubungan dengan hal tersebut.
Kebijakan moneter pada
dasarnya dapat pula dibedakan menjadi kebijakan moneter longgar (easy
monetery policy) dan kebijakan moneter ketat (tight monetery policy).
a. Kebijakan moneter longgar pada umumnya ditempuh untuk
mengatasi kelesuan ekonomi dalam negeri dengan penambahan jumlah uang yang
beredar, sehingga pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, namun akan terjadi inflasi
dan dapat menekan keseimbangan neraca pembayaran.
b. Kebijakan moneter ketat dilakukan untuk menjaga
kestabilan harga dan dapat membantu keseimbangan neraca pembayaran dengan cara
mengurangi jumlah uang yang beredar, akan tetapi dapat memperkecil pertumbuhan
ekonomi suatu negara.
7. Pengaruh Kebijakan Moneter dalam Perekonomian
Kebijakan moneter di suatu negara sangat terbatas
operasinya, terlebih di negara-negara yang sedang berkembang. Beberapa alasan
dikemukakan untuk menjelaskan keterbatasan operasi kebijakan moneter, antara
lain sebagai berikut.
a. Sempitnya ruang lingkup pasar uang.
b. Berkembangnya lembaga-lembaga keuangan nonbank di
negara sedang berkembang.
c. Banyaknya bank-bank umum yang mempunyai kelebihan
dana.
d. Banyaknya bank-bank asing yang mendapatkan kemudahan
serta prioritas untuk terhindar dari kebijakan moneter.
BAB III
KESIMPULAN
Kebijakan moneter atau politik moneter adalah kebijakan yang
meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh bank sentral (Bank
Indonesia) untuk mempengaruhi (mengubah) penawaran uang dalam perekonomian atau
mengubah tingkat bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.
Instrumen kebijakan moneter diantaranya Operasi Pasar Terbuka (Open
Market Operation), Fasilitas Diskonto (Discount Rate), Rasio
cadangan wajib (reserve requirement ratio), Imbauan Moral ( Moral
Persuasion). Dimana Tujuan
pemerintah melakukan kebijakan moneter antara lain sebagai berikut. a) Menyelenggarakan
dan mengatur peredaran uang. b) Menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang
rupiah, baik untuk dalam negeri maupun untuk lalu lintas pembayaran luar negeri.
c) Memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran uang giral. d) Mencegah
terjadinya inflasi (kenaikan harga barang secara umum).
Jenis-jenis kebijakan moneter Kebijakan Moneter Kuantitatif(- Discount policy (politik diskonto)- Open
market policy (politik pasar terbuka atau operasi pasar terbuka)- Cash Receive Ratio (politik cadangan
kas atau giro wajib minimum) dan Kebijakan Moneter Kualitatif(- Plafon
credit policy (politik pagu kredit) danMoral persuation policy
(politik pembujukan moral)
Penentu keefektifan kebijakan moneter yaitu Efektivitas kebijakan moneter diukur dengan besarnya
kenaikan pendapatan masyarakat. Makin besar kenaikan pendapatan masyarakat
berarti kebijakan moneter makin efektif, dan sebaliknya makin kecil pendapatan
masyarakat berarti makin tidak efektif kebijakan moneter. Dan penentu
keefektifan kebijakan moneter adalah Elastisitas
pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga dan Elastisitas permintaan uang
terhadap tingkat bunga
DAFTAR
PUSTAKA
Rahardja, prathama, & Mandala Manurung. 2005. Teori Ekonomi
Makro: Suatu pengantar edisi ketiga. Jakarta: fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia
Nanga, Muanga. “Makroekonomi (Teori, Masalah, dan
Kebijakan), Edisi Perdana. Jakarta : PT. Raja Gravindo Persada
http://www.stie-stikubank.ac.id/webjurnal
No comments:
Post a Comment